Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta km persegi, penegakan hukum laut menjadi tantangan yang kompleks. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak meningkatkan efektivitasnya.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum laut yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara. “Kita harus mampu mengawasi dan mengamankan perairan Indonesia agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia adalah dengan memperkuat kerjasama antar lembaga terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Aliansi Advokat Laut, Dian Patria, kerjasama ini penting untuk memaksimalkan pengawasan di laut. “Kita harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar penegakan hukum laut dapat berjalan dengan efektif,” katanya.

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut. Misalnya dengan memanfaatkan sistem pemantauan satelit untuk mengawasi pergerakan kapal-kapal di perairan Indonesia. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum laut. “Dengan teknologi yang canggih, kita bisa lebih efektif dalam mengawasi perairan Indonesia,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum laut di Indonesia dapat terus meningkat. Sehingga kedaulatan negara tetap terjaga dan sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, “Kita harus terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut demi kepentingan bangsa dan negara kita.”