Peran hukum dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia sangatlah penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dalam hal ini, hukum menjadi landasan utama bagi penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan laut di wilayah Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Sjarief Widjaja, “Hukum memiliki peran yang vital dalam menangani tindak pidana laut, mulai dari pencurian ikan, sampai dengan perdagangan manusia dan narkoba di laut. Tanpa adanya peran hukum yang kuat, penegakan hukum di laut akan sulit dilakukan.”

Peran hukum dalam hal ini mencakup berbagai aspek, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana laut, prosedur penegakan hukum di laut, serta kerjasama antara berbagai lembaga terkait dalam penegakan hukum di laut.

Menurut Achmad Santosa, Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia (Peradi), “Hukum harus menjadi instrumen yang efektif dalam menangani tindak pidana laut. Hal ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan adil, serta melalui kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam upaya pemberantasan kejahatan di laut.”

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah melakukan berbagai langkah, seperti peningkatan patroli laut, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan laut, serta kerjasama dengan berbagai lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan adanya peran hukum yang kuat dalam penanggulangan tindak pidana laut di Indonesia, diharapkan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Sehingga, potensi sumber daya laut Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.