Tantangan dan strategi dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dengan begitu banyak kasus kejahatan yang terjadi di perairan Indonesia, harus ada upaya yang serius untuk mengatasi masalah ini.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia, Laksamana Pertama Aan Kurnia, “Tantangan utama dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia adalah luasnya wilayah laut yang harus diawasi dan diperiksa. Hal ini membutuhkan kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan Bea Cukai.”

Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam mengatasi kasus-kasus kriminal laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Kerjasama lintas sektoral sangat penting agar penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan laut dapat dilakukan dengan efektif.”

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak tantangan lain yang harus dihadapi dalam penyidikan kriminal laut di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Kita perlu terus melakukan investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi agar penegakan hukum di laut dapat dilakukan dengan baik.”

Dalam menghadapi tantangan tersebut, strategi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam hal pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas dalam penegakan hukum laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tb Haeru Rahayu, “Kerjasama regional dan internasional sangat penting dalam mengatasi masalah kriminal laut, karena kejahatan di laut tidak mengenal batas negara.”

Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga terkait dan kerjasama dengan negara lain, diharapkan penyidikan kriminal laut di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kejahatan di laut dapat diminimalisir dan keamanan maritim dapat terjaga dengan baik.