Tindak pelanggaran batas laut seringkali menjadi permasalahan yang kompleks dan sulit diatasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaktaatan hukum internasional hingga ketidaktepatan pengawasan dari pihak berwenang. Namun, upaya untuk mengatasi permasalahan ini tetap harus dilakukan agar keamanan dan kedaulatan negara tidak terganggu.
Menurut Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, tindak pelanggaran batas laut merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Beliau mengatakan bahwa “tindakan semacam ini harus segera diatasi dengan tegas agar tidak merugikan negara secara keseluruhan.”
Salah satu bentuk tindak pelanggaran batas laut yang sering terjadi adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini telah merugikan para nelayan lokal dan juga merusak ekosistem laut di sekitar wilayah tersebut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat tindak pelanggaran tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak tegas dalam menangani tindak pelanggaran batas laut. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga terkait dalam menindak para pelaku yang melanggar batas laut. Beliau mengatakan bahwa “sinergi antara Bakamla, TNI AL, dan KKP sangat diperlukan untuk menegakkan hukum laut di wilayah Indonesia.”
Selain itu, kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam upaya mengatasi tindak pelanggaran batas laut. Masyarakat harus aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar perairan yang dapat merugikan negara. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Anggaran (Bappenas), Suharso Monoarfa, yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara.
Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan tindak pelanggaran batas laut dapat diminimalisir dan tidak lagi merugikan negara. Upaya kolektif dalam menangani permasalahan ini menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara di perairan Indonesia.