Salah satu tugas dan tanggung jawab utama kapal pengawas dalam penegakan hukum maritim adalah menjaga keamanan perairan Indonesia. Kapal pengawas bertugas untuk memantau dan mengawasi aktivitas di laut guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum maritim. Menurut Direktur Operasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda Bakamla Aan Kurnia, “Kapal pengawas memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara di laut.”

Sebagai bagian dari tugasnya, kapal pengawas harus siap bertindak cepat dan efektif dalam menangani berbagai pelanggaran hukum maritim, seperti penyelundupan barang ilegal, pencurian ikan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, “Kapal pengawas harus mampu bekerja sama dengan instansi terkait dalam menegakkan hukum maritim demi melindungi kepentingan negara di laut.”

Selain itu, kapal pengawas juga bertanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab kapal pengawas dalam penegakan hukum maritim. Menurut Direktur Pendidikan dan Latihan Bakamla, Laksma Bakamla Iwan Isnurwanto, “Kapal pengawas harus siap memberikan bantuan dalam situasi darurat di laut guna menyelamatkan nyawa manusia.”

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kapal pengawas juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah dan lembaga internasional. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, “Kerja sama antarlembaga dan negara sangat penting dalam menegakkan hukum maritim guna menciptakan keamanan dan ketertiban di laut.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab kapal pengawas dalam penegakan hukum maritim sangatlah penting dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Diperlukan kerja sama yang baik antara kapal pengawas, instansi terkait, dan lembaga internasional untuk mencapai tujuan tersebut.