SOP

  1. Persiapan Operasional
    • Pemeriksaan Peralatan:
      Pastikan semua peralatan yang digunakan dalam patroli maritim, seperti kapal patroli, alat komunikasi, dan perangkat keselamatan, dalam kondisi baik dan siap digunakan sebelum melakukan operasi.
    • Verifikasi Personel:
      Lakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesiapan fisik personel. Setiap anggota tim harus memastikan bahwa mereka memiliki izin dan dokumen yang sah serta siap melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional.
    • Koordinasi Awal:
      Sebelum melaksanakan patroli, lakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri, TNI, serta instansi kelautan lainnya. Pastikan semua pihak yang terlibat memiliki informasi yang sama mengenai rencana operasi.
  2. Pelaksanaan Patroli Maritim
    • Penentuan Rute Patroli:
      Tentukan rute patroli berdasarkan analisis data intelijen, kondisi cuaca, serta daerah yang berpotensi tinggi mengalami pelanggaran atau ancaman, seperti illegal fishing atau penyelundupan.
    • Pemeriksaan Kapal:
      Lakukan pemeriksaan terhadap kapal yang melintas, termasuk pemeriksaan dokumen kapal, kelengkapan alat keselamatan, dan aktivitas di atas kapal. Pastikan kapal mematuhi peraturan yang berlaku.
    • Tindakan Terhadap Pelanggaran:
      Jika ditemukan pelanggaran, lakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum, termasuk penyitaan kapal, barang bukti, atau penahanan jika diperlukan. Semua langkah harus dicatat dalam laporan yang jelas dan rinci.
  3. Penegakan Hukum Laut
    • Identifikasi dan Penanganan Pelanggaran:
      Setiap pelanggaran hukum laut, baik terkait illegal fishing, penyelundupan, atau pelanggaran lainnya, harus segera diidentifikasi dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    • Pelaporan Insiden:
      Semua insiden hukum harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti Polri atau instansi terkait lainnya, untuk dilanjutkan ke proses hukum yang sesuai.
    • Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum:
      Koordinasikan setiap langkah penegakan hukum dengan pihak berwenang untuk memastikan kelancaran dan kejelasan proses hukum.
  4. Tanggap Darurat
    • Prosedur Penanganan Kecelakaan Laut:
      Dalam situasi darurat, seperti kecelakaan kapal atau bencana alam, tim Bakamla Senapelan harus segera bertindak cepat untuk menyelamatkan korban dan mengatasi kerusakan yang terjadi. Koordinasi dengan tim SAR dan instansi terkait sangat penting.
    • Pelaporan Kejadian Darurat:
      Setiap kejadian darurat harus dilaporkan secara cepat dan rinci ke pusat komando Bakamla, serta pihak terkait lainnya, untuk segera mengambil langkah penyelamatan lebih lanjut.
  5. Penyusunan Laporan Kegiatan
    • Laporan Harian:
      Semua kegiatan operasional, mulai dari patroli hingga penegakan hukum, harus dilaporkan secara rinci setiap hari, mencakup waktu, lokasi, jenis kegiatan, serta hasil yang dicapai.
    • Evaluasi dan Tindak Lanjut:
      Setelah kegiatan operasional, lakukan evaluasi terhadap keberhasilan patroli atau operasi yang dilaksanakan. Identifikasi hambatan yang ditemukan selama operasional dan buat rekomendasi perbaikan untuk kegiatan berikutnya.
  6. Komunikasi dan Koordinasi
    • Penggunaan Sistem Komunikasi:
      Pastikan semua alat komunikasi, baik radio komunikasi kapal maupun di markas, berfungsi dengan baik. Semua informasi harus disampaikan secara jelas dan tepat waktu untuk mendukung kelancaran operasi.
    • Koordinasi dengan Tim Lain:
      Selama operasional, lakukan koordinasi rutin dengan tim patroli lainnya, serta instansi lain yang terlibat untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai dengan rencana.

Dengan mengikuti SOP ini, Bakamla Senapelan dapat memastikan bahwa setiap operasi berjalan secara terstruktur, aman, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga misi Bakamla dalam menjaga keamanan perairan dapat terlaksana dengan baik.