Peran penting Polair dalam kerja sama penegakan hukum maritim semakin diakui oleh banyak pihak terkait. Polisi Air (Polair) memiliki peran yang vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia yang luas dan rawan terhadap berbagai tindak kejahatan.

Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Polair memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan. “Polair harus mampu bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengawasi dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum maritim,” ujar Jenderal Listyo.

Kerja sama antara Polair dengan instansi terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi kunci utama dalam penegakan hukum maritim. Dengan koordinasi yang baik, penegakan hukum di perairan Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW) Sugeng Teguh Santoso, kerja sama antarinstansi dalam penegakan hukum maritim sangat penting untuk menekan angka kejahatan di laut. “Polair harus dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam melakukan patroli laut, penindakan illegal fishing, dan pencegahan penyelundupan barang ilegal,” ungkap Sugeng.

Dalam upaya meningkatkan peran Polair dalam kerja sama penegakan hukum maritim, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas personel Polair. “Kami terus melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Polair agar dapat menghadapi tantangan-tantangan di lautan dengan baik,” tambah Jenderal Listyo.

Dengan peran yang semakin penting dalam kerja sama penegakan hukum maritim, Polair diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak terkait serta peningkatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan.