Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan operasi penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut, Bakamla memiliki tugas utama untuk melindungi sumber daya alam, melawan penyelundupan barang terlarang, dan menangani berbagai kejahatan di laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, peran Bakamla dalam operasi penegakan hukum maritim sangatlah vital. Beliau menegaskan bahwa “tanpa kehadiran Bakamla, penegakan hukum maritim di Indonesia akan sulit untuk dilaksanakan dengan efektif. Bakamla memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan patroli laut, mengidentifikasi pelanggaran hukum maritim, dan menindak pelaku kejahatan di laut.”

Salah satu contoh keberhasilan operasi penegakan hukum maritim yang melibatkan Bakamla adalah penangkapan kapal pencuri ikan asal Vietnam di perairan Natuna. Dalam operasi yang dilakukan bersama dengan TNI AL dan KKP, Bakamla berhasil menggagalkan upaya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing ilegal tersebut. Keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang mengatakan bahwa “kerja sama antara Bakamla, TNI AL, dan KKP sangatlah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di perairan Indonesia.”

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, peran Bakamla dalam meningkatkan keberhasilan operasi penegakan hukum maritim perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait, peningkatan kapasitas personel, dan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Prigi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Bakamla.